Lhokseumawe – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Lhokseumawe menghadiri Rapat Evaluasi Situasi dan Kondisi Daerah Aceh (SIKONDA) yang membahas perkembangan situasi keamanan, potensi konflik, serta berbagai permasalahan strategis yang menjadi perhatian di wilayah Aceh.
Kehadiran Badan Kesbangpol Kota Lhokseumawe dalam kegiatan tersebut diwakili langsung oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe, Zakaria, SKM., M.Kes., bersama Kepala Bidang Politik, Alfian, S.Sos.
Rapat evaluasi ini turut melibatkan unsur terkait, di antaranya Tim Badan Intelijen Negara Wilayah Aceh, unsur intelijen Kodam Aceh, serta tim siber Polda Aceh. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi dan pertukaran informasi dalam mengidentifikasi perkembangan situasi daerah, memetakan potensi kerawanan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial.
Dalam pembahasan rapat, sejumlah persoalan yang dinilai memiliki risiko tinggi menjadi perhatian, antara lain persoalan pengibaran bendera bulan bintang di tengah masyarakat, penanganan hidrometeorologi yang berkaitan dengan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana, konflik agraria berupa sengketa lahan dan pemilihan lahan oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta sengketa pertambangan sumber daya mineral, khususnya di sektor industri.
Selain itu, rapat juga membahas sejumlah potensi kerawanan dengan tingkat risiko yang lebih rendah, seperti penanganan pengungsi Rohingya di Aceh yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial di masa mendatang, pembayaran insentif atau gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta potensi konflik internal pemerintahan.
Pembahasan berbagai isu tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dini terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan di daerah. Identifikasi terhadap potensi permasalahan diharapkan dapat mendukung langkah antisipasi dan koordinasi lintas instansi sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Bagi Badan Kesbangpol Kota Lhokseumawe, keikutsertaan dalam rapat SIKONDA merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan mendukung pelaksanaan tugas kewaspadaan nasional serta penanganan konflik sosial. Informasi yang diperoleh melalui forum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memantau perkembangan situasi daerah dan menyusun langkah antisipatif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan unsur terkait, diharapkan potensi gangguan keamanan dan konflik sosial dapat diidentifikasi sejak dini sehingga stabilitas, ketertiban, dan kondusivitas wilayah Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe, dapat terus terjaga.
Editor: Teuku Noval
