Lhokseumawe, 11 Juni 2026 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Lhokseumawe menerima kunjungan Tim Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka kegiatan wawancara penelitian yang dilaksanakan di Kantor Kesbangpol Kota Lhokseumawe, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan wawancara dari Pusat Riset Politik BRIN terkait penelitian berjudul “Dinamika Kemitraan Strategis Indonesia dalam Merespon Krisis Pengungsi: Studi Kasus Rohingya”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji berbagai kebijakan, tantangan, serta pola kemitraan yang dibangun oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam merespons isu pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Aceh.

Tim peneliti BRIN yang hadir terdiri dari Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A. selaku Koordinator Tim, R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas, S.IP., M.IntR(Adv), dan Dr. Atin Prabandari, S.IP., M.A.(IR). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pengumpulan data lapangan yang dilaksanakan di sejumlah wilayah di Aceh pada tanggal 8 hingga 14 Juni 2026.

Dalam kegiatan wawancara, Tim Peneliti BRIN memperoleh informasi dan data dari narasumber Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe, Munawar Faiza, S.IP., serta Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Zakaria, SKM., M.Kes. Pembahasan difokuskan pada kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan pengungsi Rohingya, mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peran lembaga internasional maupun masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan pengungsi di wilayah Aceh.

Munawar Faiza, S.IP., menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Kesbangpol terus berupaya menjaga koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna memastikan penanganan pengungsi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Zakaria, SKM., M.Kes., menjelaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mengantisipasi berbagai potensi dampak sosial yang dapat timbul akibat keberadaan pengungsi. Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas wilayah.

Melalui kegiatan wawancara ini, BRIN diharapkan memperoleh data dan perspektif yang komprehensif mengenai tata kelola penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam merespons isu pengungsi di Indonesia.

Editor: Teuku Noval